Nusakini.com--Jakarta--Polemik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandai dengan aksi aksi saling dukung mendukung baik yang pro Pansel maupun yang kontra Pansel terutama dilakukan oleh aliansi masyrakat sipil serta Wadah Pegawai KPK perlu menjadi perhatian Presiden. Mengingat eksistensi dan peran serta masa depan sangat ditentukan oleh hasil seleksi Capim KPK yang sedang berlangsung.

• Temu Kader Kemanusa Gowa 2024: Seru dan Penuh Semangat
• Hadiri Halal Bihalal IKA SMANSA 82, Ketua DPRD Sulsel Lantik Pengurus SMANSA Football Community
• Berkah Ramadan, Komunitas Generasi Ketiga Bata Ilyas Berbagi Takjil
• Soal Ricuh HIPMI Rahmat "Yang berkelahi di depan umum, memang anak muda..!!
• Seru.. Adhy Basto Cerita Hubungannya Dengan Jade Tamrin !

Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah yang hadir dalam aksi solidaritas Kawal Capim KPK di loby Gedung Merak Putih KPK 29 Agustus 2019, menilai bahwa protes dari masyarakat sipil adalah peringatan adanya potensi bahaya pembelokan agenda pemberantasan korupsi serta pelemahan KPK dan hal ini tidak boleh terjadi, korupsi merupakan mara bahaya dan ancaman serius bagi masa depan bangsa, Negara dan rakyat Indonesia. Karena korupsi membuat rakyat miskin, karena korupsi pembangunan bisa lumpuh, karena korupsi rakyat sakit tidak bisa berobat.

Razikin menambahkan, pada titik itu, Pemuda Muhammadiyah mengingatkan semua pihak untuk mengawal capim yang dinilai nir integritas. Pimpinan KPK harus dipastikan adalah orang yang memiliki komitmen tinggi, integritas yang kuat melawan korupsi, alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukut komitmen dan integritas salah satunya adalah melalui rekam jejak. dan dalam rekam jejak capim KPK sekarang ditemukan bermasalah.

Kami berharap Pak Presiden memperhatikan aspirasi wadah pegawai KPK dan masyarakat. Tentu juga nanti DPR melalui Komisi III memilih Capim KPK mendasarkan pada integritas yang kuat bukan dengan pendekatan transaksional baik transaksi politik, hukum maupun ekonomi. Tutup Razikin.(R/Rajendra)